Paradigma Baru Orkestrasi Birokrasi

*) Kolom Kelik M. Nugroho, wartawan Tempo ini diambil dari Koran Tempo, 4 Agustus 2010

Paradigma Baru Orkestrasi Birokrasi

Peristiwa penting terjadi di Desa Sungai Kijang, Kecamatan Ra-was Ulu, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, 3 Agustus 2010. Sejumlah pejabat teras dari 11 kementerian yang dipimpin Kementerian Sosial dan kantor Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat berkunjung ke desa yang dihuni 252 jiwa dari suku Anak Dalam, komunitas adat terpencil yang dikenal hidup nomaden. Sebagian orang menyebut mereka suku Kubu. Bupati Musi Rawas Ridwan Mukti, sebagai tuan rumah, menjadi pemain utama dalam program lintas kementerian untuk memberdayakan masyarakat terpencil tersebut.

Kunjungan para pejabat itu dinilai sebagian masyarakat lokal sebagai “asek mimpi”, mengutip suara polos ibu-ibu setempat. Maklum, Desa Sungai Kijang berjarak 120 kilometer dari Kabupaten Musi Rawas. Jarak itu harus ditempuh sekitar 2 jam perjalanan dengan mobil. Untunglah, akses jalan yang beraspal mulus telah dibangun pemerintah setempat. Desa itu niscaya terpencil, karena Kabupaten Musi Rawas sendiri berjarak 7 jam perjalanan dengan kereta api dari Ibu Kota Palembang. Betapa jauh itu dari Jakarta. Jadi, bila sapaan Jakarta itu dinilai sebagai mimpi, bukan hal yang mengada-ada.

Acara di Musi Rawas itu terdiri atas tiga bagian. Pertama, paparan program dari tiap kementerian. Dalam hal ini, sebagian ada yang konkret dengan peluncuran program yang bernilai miliaran rupiah, namun ada sebagian yang lain memaparkan program yang umum-yang sebetulnya be-lum terfokus untuk penanggulangan kemiskinan di komunitas adat terpencil. Kedua, pengisian matriks yang berisi program (termasuk cost sharing) dan pelaksananya. Agenda ini usulan dari kantor Menko Kesra yang langsung direspons oleh Bupati Musi Rawas dengan rapat penyusunan matriks yang dilakukan secara “begadang semalam”. Ketiga, kunjungan ke lokasi komunitas adat terpencil dengan peluncuran program dan pengucuran dana secara simbolis.

Bupati Musi Rawas menilai program lintas kementerian itu merupakan paradigma baru kerja sama antarbirokrasi. Tentu, yang dimaksudkan, kerja sama birokrasi horizontal antarkementerian dan kerja sama birokrasi vertikal pusat-daerah. Maklum, selama ini masih banyak program pembangunan yang dilakukan secara parsial, karena adanya ego sektoral dari tiap lembaga.

Tentu ada penyebab lain, yakni keterbatasan anggaran dari sebagian kementerian. Contohnya kendala yang dihadapi kantor Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, yang seperti diakui oleh pejabatnya sendiri melalui seloroh, bahwa kantor Menko Kesra ibarat “pohonnya tinggi tapi buahnya jarang”. Karena itu, dalam hal ini apresiasi perlu diberikan ke Kementerian Pendidikan Nasional, melalui Direktorat Pendidikan Masyarakat di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Non-Formal dan Informal, yang telah merintis “orkestrasi” lintas kementerian ini dan memiliki komitmen untuk “cost sharing”.

Masalah lain adalah masih kuatnya egosektoral dari bupati atau wali kota yang menjadi penguasa lokal yang salah menggunakan kekuasaannya, karena adanya bias dalam menerapkan konsep otonomi daerah. Dalam prakteknya di lapangan, otonomi daerah telah banyak disalahtafsirkan dengan memilih pejabat di dinas tertentu “semau bupati”. Contohnya, ada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi yang dijabat oleh orang yang menjalani karier sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Kesalahan penerapan konsep otonomi daerah semacam inilah yang bisa menye-rimpung kerja sama birokrasi vertikal pusat-daerah. Di sinilah contoh yang dilakukan Bupati Musi Rawas yang merespons “sapaan” pusat menemukan relevansinya.

Semoga nantinya sinergi lintas kementerian dan birokrasi vertikal ini bisa dijadikan model untuk melancarkan program mempercepat penanggulangan kemiskinan pada komunitas adat terpencil. Maklum, penanganan masyarakat terpencil ini tak semudah menangani masyarakat di daerah-daerah normal pada umumnya. Dalam kasus masyarakat suku Anak Dalam, penanganan masalah itu dilaporkan begitu kompleks. Mereka memiliki cara hidup yang unik, yaitu berpindah-pindah. Program-program nasional tak .serta-merta bisa diterapkan di masyarakat ini. Misalnya, pembangunan perumahan untuk mereka. Ada aspek-aspek adat lokal yang membuat program perumahan itu bisa mubazir karena mereka belum memiliki konsep hidup yang menetap. Itu hanya salah satu aspek.

Di sinilah relevansi peluncuran programpembangunan yang lintas kementerian dan komprehensif. Tapi, siapkah setiap kementerian? Tampaknya belum semua, seperti yang bisa dibaca dari paparan pejabat yang mewakili kementerian tersebut. Tak semuanya siap dengan program yang terfokus untuk komunitas adat terpencil. Agar program lintas kementerian itu terarah, harus dipikirkan aspek-aspek berikut ini. Pertama, jangan terlalu berambisi dengan melancarkan semua program secara serempak. Misalnya termasuk pembangunan jalan. Salah-salah jalan itu malah bisa berefek kontraproduktif. Kedua, tak ada salahnya melancarkan program yang berfokus pada pembangunan sumber daya manusia, yang karena itu bersifat jangka panjang. Harus disusun prioritas dan tahapan pembangunan, agar program-program bisa efektif dan tak mubazir. *

Iklan

1 comment so far

  1. Raja cetak on

    Terimah kasih,tulisan yang inspiratif. Semoga bermanfaat. AMIN…


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: